Perkembangan Akuntansi Di Indonesia

Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642, akan tetapi bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Amphioen Societeit yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya akuntansi di Indonesia berkembang setelah UU Tanah paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Praktik Akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era Penjajahan Belanda sekitar abad 17 atau sekitar tahun 1642 (Soemarso, 1995). Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat di temui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Sociteyt yang berkedudukan di Jakarta (Soemarso, 1995). Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan oleh luca pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini (Diga dan Yunus, 1997)

Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008) :

• Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia : Indonesia memakai standar akuntansi Belanda (Sound Business Practices).
• Tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi/ peraturan tentang standar keuangan.
• Tahun 1974 : Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).
• Tahun 1984 : PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia .
• Akhir tahun 1984 : PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee).
• Tahun 1994 : PAI sudah Committed mengikuti IASC/IFRS
• Tahun 2008 : SAK mengacu kepada IFRS
• Tahun 2012 : IFRS mulai diresmikan dan diterapkan

Awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah ketika menjelang diadakan pasar modal aktif di Indonesia tahun 1973. Pada tahun 1973 terbentuk panitia penghimpunan bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAAS. Pada tahun tersebut juga dibentuk komite prinsip akuntansi Indonesia (komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan. Ini merupakan masa awal IAI menerapkan sistem standar akuntansi di Indonesia yang dituangkan di dalam buku berjudul “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan  IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang selalu di perbarui. Selanjutnya pada periode kepengurusan IAI tahun 1994 – 1998 nama komite PAI diubah menjadi komite standar akuntansi keuangan (komite SAK), kemudian pada kongres VIII, tanggal 23 – 24 September 1998 di Jakarta, komite SAK diubah menjadi Dewan Standar AKuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998 – 2000 dan diberikan otonomi untuk menyusundan mengesahkan PSAK.

Pada tahun 1984, komite PAI membuat sebuah revisi standar akuntansi dengan cara lebih mendasar jika dibandingkan PAI 1973 dan mengkondisikan ke dalam sebuah buku berjudul “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” Prinsip tersebut memiliki tujuan untuk membuat suatu kesesuaian terhadap ketentuan akuntansi yang dapat diterapkan di dalam dunia bisnis.

Pada tahun 1994, IAI telah melakukan berbagai langkah harmonisasi menggunakan standar akuntansi internasional di dalam proses pengembangan standar akuntansi dan melakukan revisi total pada PAI 1984 dan sejak itu mengeluarkan Standar Keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ditetapkan sebagai standar akuntansi yang baku di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan Internasional. Banyak standar yang dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan standar akuntansi internasional yang di keluarkan oleh IASC.

Sekarang ini standar akuntansi yang disusun :

• PSAK IFRS
• PSAK ETAP
• PSAK Syariah
• PSAK EMKM
• SAP