Terbilang Pada Sales Invoice Dengan Nilai Yang Telah Di Potong Down Payment

Terbilang pada Sales Invoice dengan nilai yang telah di potong down payment. Pada saat print preview template Sales Invoice, maka kita akan menemukan kalimat terbilang yang disebutkan sebesar nilai invoice-nya.

Hanya saja, seandainya invoice tsb adalah invoice settlement dari Down Payment, maka default-nya, variabel terbilang itu tetap menyebutkan sebesar nilai Invoice-nya tanpa di potong Down Payment.

Jika ada kebutuhan untuk menampilkan kalimat terbilang ini dengan nilai sesudah dipotong Down Payment, maka langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut :

1. Masuk ke menu Setup | Form Templates, lalu pilih Template Sales Invoice yang biasa digunakan.
2. Klik tombol Designer.
3. Dari tampilan Designer, pilih menu File | Data Dictionary.
4. Di folder Invoice, select variabel “Say”
5. Ada kotak Expression dibawah, silahkan diganti semua sehingga menjadi: SayIt( [Invoice Amount] – [Down Payment] )
6. Kalau sudah silahkan di-save.

 

catatan: 

Cara ini juga berlaku untuk Template Purchase Invoice.

 

Available for V4 & V5

Untuk video tutorialnya dibawah ini ya…………

DP PEMBELIAN VENDOR A DIGUNAKAN UNTUK MEMOTONG INVOICE VENDOR B

Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai cara penginputan Uang Muka Pembelian atas Vendor A yang digunakan untuk memotong invoice Vendor B.

Misalkan ada kasus dimana Vendor A dan Vendor B adalah perusahaan yang berbeda namun masih dalam satu grup. Lalu kita sebagai perusahaan mempunyai sisa DP/Uang Muka Pembelian ke Vendor A misalkan sebesar Rp 1 juta, dan sisa DP sebesar Rp 1 juta tersebut ingin digunakan untuk memotong invoice atas Vendor B yang sebesar Rp 800 ribu.

Maka langkah penginputannya adalah sbb :

1. Buat akun baru dengan tipe Other Current Asset dari menu List | COA | New | Buat nama akunnya misalkan “Akun Perantara DP Pembelian“.

2. Buat Purchase Invoice lagi atas Vendor A, dengan nama item “Opening Balance”. Unit Price dan Amount nya di nol kan saja.

3. Klik Select DP, dan centang invoice DP yang sisa tadi yaitu sebesar Rp 1 juta tsb. Ubah angka pada tab DP menjadi Rp 800 ribu (karena yang ingin digunakan untuk memotong invoice Vendor B adalah sebesar Rp 800 ribu saja). Sampai disini jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Hutang Usaha Rp 800 ribu
(Cr) Uang muka pembelian Rp 800 ribu

4. Setelah itu klik Purchase Payment, lalu klik kanan pilih discount info pada invoice DP tsb . Isikan discount amount nya sebesar MINUS Rp 800 ribu, dan discount account nya pilih ke akun perantara yang dibuat di langkah 1. Sampai disini jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Akun Perantara DP Pembelian Rp 800 ribu
(Cr) Hutang Usaha Rp 800 ribu

5. Lalu untuk memotong invoice Vendor B yang sebesar Rp 800 ribu, kita masuk dari menu Activities | Purchase | Purchase Payment | Pilih nama Vendor B.

Setelah itu pada baris invoice yang ingin di potong nilai DP nya, kita klik kanan pilih discount info, isikan discount amount nya sebesar Rp 800 ribu (tanpa tanda minus), dan isikan discount account nya ke akun perantara tadi. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Hutang usaha Rp 800 ribu
(Cr) Akun Perantara DP Pembelian Rp 800 ribu

Karena DP atas Vendor A yang sebesar Rp 1 juta tidak terpakai semua, maka sisanya yaitu sebesar Rp 200 ribu akan tetap ada sebagai Uang Muka Pembelian atas Vendor A tersebut.

(Available for V4 & v5)

 

Untuk Video Tutorialnya bisa disimak di sini ya……….

DASAR HUKUM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Dasar hukum Akuntansi pemerintahan Indonesia adalah pasal 23 UUD 1945 hal keuangan. Disamping itu pemerintah Hindia Belanda yang memerintah selama kurang lebih 350 tahun memberlakukan peraturan tentang cara pengurusan dan pertanggung jawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dengan Wet tanggal 23 April 1864, Stbl. 1864 Nomor 106. Peraturan yang menyangkut akuntansi pemerintahan ini sangat terkenal dengan nama Indische Comptabiliteitswet atau ICW. Selanjutnya ICW yang telah diperbarui diundangkan lagi teksnya tahun 1925, Stbl. 1925 Nomor 448. Setelah Negara Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, Pasal II menetapkan bahwa :

“Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Dengan demikian maka ICW yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Undang-undang Perbendaharaan Indonesia masih tetap berlaku.

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

Perubahan Undang-undang dalam Lembaran Negara pada tahun 1954 dan tahun 1955 diadakan lagi (LN.1954 Nomor 6 dan LN.1955 Nomor 49). Menjelang pelaksanaan Repelita I, tanggal 1 April 1969 dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 diadakan perubahan tahun anggaran yang semula dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, menjadi 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Dengan adanya perubahan tahun anggaran tersebut berarti terjadi masa transisi selama tiga bulan yaitu 1 Januari 1969 s/d 31 Maret 1969.

ICW yang semula Indische Comptabiliteitswet menjadi Indonesiche Comptabiliteitswet dan dijadikan sebagai Undang-undang Perbendaharaan Indonesia yang isinya pada pasal 1 menetapkan : “Keuangan Negara Republik Indonesia diurus dan dipertanggungjawabkan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam ndang-undang ini”. ICW menganut kas stelsel (cash basis) yang ternyata ditentukan didalam pasal 8.

Yang termasuk dinas sesuatu tahun menurut pasal 8 ICW ialah :

• Semua jumlah uang yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negara atau kantor-kantor yang diserahi pekerjaan Kas Negara;
• Semua perhitungan yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran;
• Semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dilakukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
• Semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun itu diterima atau dikeluarkan oleh Wakil-wakil Republik Indonesia di luar negeri;
• Pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu, yang diterima dari atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan “Indonesische Bedrijvenwet” (IBW);
• Sisa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian yang ada pada akhir tahun itu, yang dalam waktu dua bulan sesudah itu telah diberikan perhitungannya.

Dasar hukum akuntansi pemerintah di samping pasal 23 UUD 1945 dan ICW, juga UU-APBN dan UU serta peraturan yang terkait lainnya.

Tema kali ini adalah Training dan Implementasi ACCURATE Online Penomoran, kita akan membahas salah satu fitur baru yang ada di ACCURATE Online yaitu PENOMORAN.

Pada Accurate Online, setiap transaksi sudah dapat diatur penomorannya secara otomatis oleh Accurate. Sehingga user tidak perlu repot untuk menginput nomor setiap kali membuat transaksi.

Untuk mengatur Penomoran terhadap setiap formulir transaksi di Accurate, dapat Anda lakukan sbb :

1. Klik menu Pengaturan | Penomoran.

2. Lengkapi field-field Nama, Tipe Transaksi, sampai dengan Komponen Penomoran.

3. Pada saat menentukan Komponen Penomoran, langkah-langkahnya sbb:

• Misalkan Anda ingin penomoran diawali dengan Tahun, maka pilih Tahun lalu klik tanda +
• Lanjutkan dengan format yang lain, misalkan ingin ada tanda pemisah maka langkahnya spt pada gambar berikut :
• Lakukan langkah yang sama hingga terbentuk komponen yang anda inginkan.

4. Pada Penomoran ada tab Lain-Lain, fungsi dari tab ini untuk menentukan penomoran tsb akan digunakan oleh Semua Pengguna atau Pengguna tertentu.

5. Jika telah selesai, klik Simpan.

Transaksi-transaksi yang dapat di atur penomorannya yaitu :

• Jurnal Umum
• Transfer Bank
• Penawaran Penjualan
• Pesanan Penjualan
• Pengiriman Pesanan
• Faktur Penjualan
• Retur Penjualan
• Permintaan Pembelian
• Pesanan Pembelian
• Penerimaan Barang
• Faktur Pembelian
• Retur Pembelian
• Bukti Potong Pph23
• Penyesuaian Persediaan
• Pindah Barang
• Penyesuaian Harga Jual
• Harga Pemasok
• Pekerjaan Pesanan
• Penyelesaian Pesanan
• Akuisisi Aset Tetap
• Perubahan Aset Tetap
• Disposisi Aset Tetap
• Pindah Aset
• Barang & Jasa
• Pelanggan
• Karyawan
• Pemasok
• Proyek
• RAB Proyek
• Pemakaian Bahan Baku
• Pembayaran Upah Proyek
• Penyesuaian Anggaran
• PPN Masa
• Nomor Bukti Kas/Bank
• Draf Transaksi

Penomoran ini dapat di reset (ada pilihannya) yaitu Reset setiap tahun, Reset setiap bulan, Reset setiap hari dan tidak di reset.

Digit Counter untuk penomoran belakang (counter) dapat dipilih berapa digit yang akan dipakai.

Untuk penomoran dalam ACCURATE Online juga di fasilitasi untuk Daftar pengguna yaitu pengaturan untuk siapa saja yang memakai penomoran tersebut. Jika perusahaan memiliki beberapa cabang tentunya penomorannya pun disesuaikan dengan masing-masing cabangnya danpenggunaan penomoran dapat dapat di atur siapa saja yang dapat memakai penomoran tersebut, disesuaikan penggunanya, jika pengguna dari cabang A di setting untuk penomoran khusus cabang A dan seterusnya.

 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :