PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN
Pelaporan Keuangan
Bagaimana informasi akuntansi dalam suatu masyarakat (negara) diatur, disediakan, dan disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu (sosial dan ekonimik). Pelaporan Keuangan yang berjalan merupakan hasil dari perekayasaan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi struktur dan proses.
Statement Keuangan merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan.
Prinsip akuntansi berterima umum (PABU), terutama standar akuntansi, menentukan bentuk, isi dan susunan statement keuangan.
Pedoman resmi yang menentukan PABU ditetapkan dengan cara seksama (due process)
Perekayasaan Pelaporan Keuangan
Proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang pencapaian tujuan negara.
Perekayasaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara.
Berikut Gambar Proses Perekayasaan :
Hasil Perekayasaan didokumentasi dalam bentuk Rerangka Konseptual (Conceptual Framework) yang dapat dianalogi fungsinya dengan Konstitusi.
Langkah-langkah Perekayasaan :
- Penentuan konsep dasar atau postulat
- Penetapan tujuan pelaporan
- Pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelaporan
- Pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan
- Penentuan cara penyampaian informasi
- Pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan
- Penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep
- Penetapan standar akuntansi dan perencanaan sistem akuntansi dalam rangka penetapan standar
Siapa Merekayasa?
- Orang/badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi
- Orang/badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional
- Tim yang khusus dibentuk untuk itu
Proses Seksama :
- Evaluasi masalah
- Riset dan analisis
- Diskusi dan penyusunan memorandum diskusi (MD)
- Dengan pendapat terhadap MD
- Diskusi dan pertimbangan terhadap dengar pendapat
- Penerbitan draf pernyataan/exposure draft (ED)
- Analisis dan pertimbangan atas tanggapan ED
- Keputusan untuk menerbitkan pernyataan
- Pengesahan/penerbitan secara resmi pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Kerangka konseptual dari SAK ETAP disebut dengan istilah Konsep dan Prinsip Pervasif. Tujuan laporan keuangan menurut konsep dan prinsip pervasif tersebut adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Karakteristik informasi kualitatif dalam laporan keuangan terdiri dari :
- Dapat Dipahami
- Relevan
- Keandalan
- Dapat Dibandingkan
Karakteristik Kualitatif tersebut serupa dengan karakteristik kualitatif yang diatur dalam KDPPLK-SAK.
Unsur laporan keuangan terdiri dari :
- Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
- Liabilitas merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas.
- Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.
Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
- Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Unsur-unsur laporan keuangan maupun prinsip pengakuan tersebut sama dengan yang diatur dalam KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan)
sumber : IAI (2015), Modul Chartered Accountant: Pelaporan Korporasi.
Konsep Dasar Akuntansi
Dengan mempelajari konsep dasar akuntansi diharapkan bermanfaat karena dapat menjelaskan mengapa prinsip akuntansi disusun seperti yang sekarang berlaku dan mengapa praktek akuntansi yang sekarang berjalan.
Konsep Dasar Akuntansi menurur IAI
1. Unit Kesatuan Usaha (Business Unit Entities)
Perusahaan dipandang sebagai suatu kesatuan usaha atau badan usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemilik dan pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan. Implikasinya perusahaan sebagai pusat pertanggung jawaban konsekuensinya akuntansi adalah akun dan laporan keuangan perusahaan kepada pemilik dan pihak luar lain.
2. Kesinambungan (Going Concern)
Jika tidak ada tanda, atau rencana pasti suatu perusahaan akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka dianggap perusahaan akan berlangsung terus sampai waktu tak terbatas. Dasar pemikiran karena kontinuitas usaha merupakan keadaan normal dan umum jika seseorang mendirikan perusahaan. Implikasinya, pentingnya laporan keuangan periodik, kedudukan laba rugi dalam menentukan earning power jika panjang serta fungsi neraca dalam penilaian perusahaan.
3. Periode Akuntansi (Time Period)
Pelaporan periodik merupakan kebiasaan penting dalam akuntansi. Dalam suatu periode akuntansi tersebut, pendapatan dan beban di ukur dan dihasilkan laba/rugi periode. Periode satu tahun (baik tahun kalender/ buku/ fiskal) dianggap tepat untuk pelaporan (tidak terlalu pendek dan terlalu panjang), kecuali untuk bidang usaha kontruksi/ setara ukuran projek lebih sesuai dari pada periode tahunan.
4. Unit Moneter (Monitery Units)
Suatu satuan tukar dan suatu satuan ukur sangat penting dalam mengakun transaksi perusahaan menurut cara yang seragam. Pandangan ini menjurus informasi akuntansi bersifat kuantitatif, formal, tersusun, terperiksa, numberik dan berorientasi masa lalu. Ukuran uang sebagai dasar akuntansi memiliki keterbatasan, misalnya: 1meter selalu tetap 100cm, namun ukuran Rp. 1 (moneter) nilainya tergantung perubahan daya beli.
5. Harga Perolehan (Historycal Cost)
Harga perolehan menunjukkan harga pertukaran atau kepentingan moneter yang diberikan atas perolehan barang/jasa. Apabila berkepentingan dengan aktiva non moneter maka harga tukarnya ialah “equivalen kas” dari aktiva taua jasa yang diberikan. Memiliki keterbatasan mengingat daya beli mata uang tidak setabil dan selalu berubah.
6. Penandingan Pendapatan & Beban (Matching)
Didasarkan pada pemikiran perusahaan akan terus berlangsung, namun kemajuan (kinerja) perusahaan tidak dapat menunggu sampai akhir nasib perusahaan, untuk itu dibutuhkan ukuran kinerja perusahaan antar periode dalam bentuk “earnings power”. Laba yang tepat dan objektif; pendapatan dikurangkan dengan upaya mendapatkan pendapatan tersebut (beban) suatu periode akuntansi. Paton & Litleton (PL) menganjurkan laba yang dihitung atas dasar “akruel” lebih bermakna daripada sekedar arus kas (PL melihat dari sudut pandang jangka panjang)
Perkembangan Akuntansi Di Indonesia
Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642, akan tetapi bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Amphioen Societeit yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya akuntansi di Indonesia berkembang setelah UU Tanah paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Praktik Akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era Penjajahan Belanda sekitar abad 17 atau sekitar tahun 1642 (Soemarso, 1995). Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat di temui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Sociteyt yang berkedudukan di Jakarta (Soemarso, 1995). Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan oleh luca pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini (Diga dan Yunus, 1997)
Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008) :
- Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia : Indonesia memakai standar akuntansi Belanda (Sound Business Practices).
- Tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi/ peraturan tentang standar keuangan.
- Tahun 1974 : Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).
- Tahun 1984 : PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia .
- Akhir tahun 1984 : PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee).
- Tahun 1994 : PAI sudah Committed mengikuti IASC/IFRS
- Tahun 2008 : SAK mengacu kepada IFRS
- Tahun 2012 : IFRS mulai diresmikan dan diterapkan
Awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah ketika menjelang diadakan pasar modal aktif di Indonesia tahun 1973. Pada tahun 1973 terbentuk panitia penghimpunan bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAAS. Pada tahun tersebut juga dibentuk komite prinsip akuntansi Indonesia (komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan. Ini merupakan masa awal IAI menerapkan sistem standar akuntansi di Indonesia yang dituangkan di dalam buku berjudul “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang selalu di perbarui. Selanjutnya pada periode kepengurusan IAI tahun 1994 – 1998 nama komite PAI diubah menjadi komite standar akuntansi keuangan (komite SAK), kemudian pada kongres VIII, tanggal 23 – 24 September 1998 di Jakarta, komite SAK diubah menjadi Dewan Standar AKuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998 – 2000 dan diberikan otonomi untuk menyusundan mengesahkan PSAK.
Pada tahun 1984, komite PAI membuat sebuah revisi standar akuntansi dengan cara lebih mendasar jika dibandingkan PAI 1973 dan mengkondisikan ke dalam sebuah buku berjudul “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” Prinsip tersebut memiliki tujuan untuk membuat suatu kesesuaian terhadap ketentuan akuntansi yang dapat diterapkan di dalam dunia bisnis.
Pada tahun 1994, IAI telah melakukan berbagai langkah harmonisasi menggunakan standar akuntansi internasional di dalam proses pengembangan standar akuntansi dan melakukan revisi total pada PAI 1984 dan sejak itu mengeluarkan Standar Keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ditetapkan sebagai standar akuntansi yang baku di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan Internasional. Banyak standar yang dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan standar akuntansi internasional yang di keluarkan oleh IASC.
Sekarang ini standar akuntansi yang disusun :
- PSAK IFRS
- PSAK ETAP
- PSAK Syariah
- PSAK EMKM
- SAP
Sejarah Akuntansi Di Indonesia
Sejarah profesi akuntansi di Indonesia merupakan bagian dari sejarah profesi akuntansi Belanda, yang berlangsung sampai dengan perang dunia kedua. Kedudukan monopoli perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang menguasai sekitar 80% dari modal yang ditanam di Indonesia merupakan bukti yang nyata. Kehadiran perusahaan-perusahaan asing lain, seperti yang dipunyai oleh Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Belgia dan lain-lain kebangsaan, memberikan pengaruh sedikit berbeda dengan praktek akuntansi Belanda.
Tetapi, bagi perkembangan profesi akuntansi secara keseluruhan, pengaruh profesi akuntansi Belanda jauh lebih besar. Selama pendudukan Jepang, orang-orang Indonesia mendapatkan kesempatan memasuki bidang akuntansi untuk menggantikan orang-orang Belanda yang ditahan oleh tentara Jepang. Pada tahun 1955 studi akuntansi dimulai secara resmi dengan dibukanya jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta yang diasuh oleh profesor-profesor Belanda. Profesor Soemardjo Tjitrosidojo merupakan profesor Indonesia pertama yang mengajarkan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
(sumber: Muhammad Gade. 2002. Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
Pada dasarnya akuntansi itu sama yaitu sarana bagi manajemen untuk engkomunikasikan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal – pasar modal besar, baik domestik maupun internasional. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) di italia pada abad ke 14 dan 15.
Luca adalah orang yang pertama kali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya yang berjudul: Summa the arithmetica geometria proportioni et proportionalita di tahun 1494. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system bukanlah ide murni Luca, namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasikannya.
Paruh pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, Kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah perang dunia II pengaruh akuntansi semakin terasa di Dunia Barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional.